Ombudsman RI, bersama PJ bupati sugeng riyanta SH MH Gelar Rakor Penguatan Pelayanan Publik di wilayah Tapanuli-tengah

 

Mitra Negara Tap-teng Sumut,- bongkarkasusmmntv.com,- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Pj Bupati Sugeng Riyanta, SH, MH di dampingi oleh PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Dr. Erwin Hotmansah Harahap, SSTP, MM, membuka dengan Resmi kegiatan dalam rangka penguatan pelayanan publik dan persiapan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 di wilayah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dilaksanakan di Ballroom PIA Hotel Pandan,
Rabu 28-02-2024

Dalam Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI Dadan
Suharma wijaya dalam penjelasannya membangun pelayanan publik prima di Kabupaten Tapanuli Tengah.” Sumatera Utara juga di hadiri oleh Kabiro Organisasi Pemerintahan Provinsi yang Diwakili oleh Kabag Tata Laksana Biro Organisasi. Juga
Staf Ahli, dan Asisten Sekda. kabupaten Tapanuli Tengah, serta Pimpinan OPD juga Camat dan Kepala Puskesmas se Kabupaten Tapanuli Tengah. Sumatera Utara

PJ Bupati Dr. Sugeng Riyanta. SH MH menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI Dadan
S. Suharma wijaya, juga Mewakili Kabiro Organisasi Pemerintahan Sekretariat Daeraht Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Diskusi Publik demi Penguatan Pelayanan Publik di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. demi tujuan kita bersama dan ingin mendengar dan belajar bersama betapa pentingnya Pelayanan Publik bagi masyarakat begitu pentingnya UU No 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi Aparatur Sipil Negara. Khususnya di tapanuli tengah ini ucapnya

Di sini saatnya pemerintah berbenah dan harus meningkatkan Pelayanan Publik, di beberapa waktu yang lalu, saya menerima hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Mendapatkan Peringkat ke 33 dari 33 Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara. Tapi dari hasil penerimaan penilaian saya mendapat hikmahnya karena yang dikatakan Dadan S. Suharma wijaya pada waktu itu, bahwa ada perbedaan antara Ombudsman dengan KPK, Berbeda apabila KPK itu terima Laporan, Proses penyidikan, ditangkap dan disidangkan maka selesai, tetapi kalau Ombudsman RI ini melakukan fungsinya dalam rangka pengawasan terhadap pelayanan kepada masyarakat, ketika hasil Penilaian Ombudsman jelek atas Pelayanan Publik, maka disitulah Ombudsman mulai bekerja melakukan pembinaan sehingga kita meningkatkan Pelayanan Publik. Semoga dengan adanya kegiatan ini, kita terus berbenah meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharma wijaya juga menyampaikan bahwa dalam mewujudkan pelayanan prima perlu adanya 6 area perubahan yakni Manajemen Perubahan, Perbaikan Tatalaksana, Penataan Perbaikan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Kualitas Layanan Publik, maka apabila ini dilaksanakan maka akan berdampak kepada pelayanan prima dan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. paparnya

Penilaian dan kepatuhan yang harus di perhatikan dalam opini Pengawasan Pelayanan Publik dalam variabel input ada kompetensi penyelenggara dana sarana prasarana, variabel proses ada Standar Pelayanan yang harus diterapkan, variabel output berupa Persepsi Maladministrasi, Variabel pengaduan berupa Pengelolaan Pengaduan.

Dalam kegiatan ini juga dirangkai dengan Pemberian Ulos dan Cinderamata Plakat oleh Pj. Bupati Dr. Sugeng Riyanta, SH, MH kepada Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharma wijaya sebagai tanda penghargaan.

(Wirpanuddin Pasaribu)