Oknum Dinas dan oknum Dokter Hewan terkait diduga dapat Ufeti dari Ketua Kelompok Ternak Sapi.

Sumatera Barat,- bongkarkasusmmntv.com,-
Berdasarkan Purat Pengaduan Anggota kelompok tani ke Tipikor Polres Solok Selatan sejak tanggal 13/08/2022, belum dapat kejelasan hingga hari ini:

Pengaduan Anggota kelompok tani karya muda tani yang bergerak di Peternakan Sapi tersebut melalui program korporasi Desa, dari kementerian pertanian, yang bersumber dari dana APBN sebanyak 100 ekor sapi pada tahun 2021 bulan November, saat ini terlihat sisa Sapi hanya 23 ekor lagi,
Berlokasi di Jorong/Dusun Sungai Lambai, Nagari/Desa Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, kabupaten Solok Selatan-Sumatra Barat.

Sebagaimana diketahui sebelum lahirnya hukum positif di Negara RI, hukum yang tertinggi adalah musyawarah dan mufakat.
Selanjutnya menurut UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Semua berhak Tahu. dan UU KIP, adapun beberapa aturan lainnya yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

Beberapa anggota kelompok Tani dan dibenarkan oleh Kepala Jorong inisial (Riko) bahwa anggota kelompok hanya ingin menuntut ke adilan bukan semata karena ingin menuntut siapa yang benar dan salah, karena ketua kelompok (Trisno/Iwan) memang nggak punya perasaan, maaf kata dari keanggotaan ini;
Ada tokoh Agama, guru tahfis yang sudah diakui sama Pemda, tapi tega kali dia apalagi seperti masyarakat biasa.

Informasi oleh banyak sumber kalangan masyarakat menjelaskan:
ketua kelompok Iwan/Trisno dengan Oknum Camat inisial (A) masih ada hubungan keluarga dan Oknum tersebut beberapa kali berkunjung di lokasi kandang ternak sapi dan/atau ke tempat ketua kelompok.

Di duga ada tekanan Terhadap nya karena beliau tidak mencabut surat pengaduan di polres Tipikor kabupaten Solok Selatan, ujar kepala Jorong insial Riko.

“Bersinambungan dengan informasi oleh beberapa narasumber.
Sedangkan kepala jorong (Riko) beliau tak akan mau mencabut Surat pengaduan tersebut karena sudah sejak bulan Agustus tahun 2022 dengan alasan mengedepankan kepentingan Anggota. juga aspirasi anggota kelompok yang ingin mencari keadilan.

Senin 11/06/2023 salah seorang pak De insial (Pur). masih family dekat kepala ketua kelompok Trisno dan Oknum Camat inisial (A), walaupun demikian akan tetap berpihak kepada kebenaran sambil melontarkan kata-katanya:
Penjarakan sajalah yang salah, itu sudah meresahkan orang banyak, terutama beberapa anggota kelompok, sekalipun dulu nya saya ikut mendukung kedua mereka menjadi ketua kelompok dan menjadi camat Oknum Inisial (A) saya berpihak kepada kebenaran, kepada seluruh anggota kelompok, Pungkas nya Pak De.inisial (Pur)

” Detail kasus ini karena tidak transparan ketua kelompok (Trisno) kepada anggota: sekretaris ataupun bendahara.
Mulai dari pembelian mobil pick up untuk mencari pengangkutan rumput. ketua Iwan 70 juta ternyata cuma 60 juta, sampai akhirnya mobil itu di jual juga dan di ganti dengan mobil pickup yang estimasi harga 30jt, Tambahnya.

“Beliau diduga melakukan penyiraman uang penjualan sapi ke orang-orang dinas termasuk dokter hewan, namun untuk keanggotaannya tidak transparan dan tanpa diberi satu sen pun uang dari hasil penjualan sapi.

“Salah satu anggota insial (AM) sekaligus pemilik lahan, beliau familinya ketua kelompok Trisno, diduga beliau yang mengatakan bahwa anggota tidak akan ada yang berani melaporkan kasus ini dikarenakan dapat di backup oleh oknum camat inisial (A) dan orang-orang dinas terkait, diduga justru sudah beliau bagi-bagi uang siraman oleh dari ketua kelompok Trisno”ujar Pak De inisial (Pur)

Oleh beberapa anggota kelompok:
Kami seluruh anggota beserta pengurus kelompok lainya, Sekretaris dan bendahara..
Berharap agar dapat kejelasan dan di mana pertanggung jawaban ketua kelompok (trisno/Iwan) atas semua kejadian ini dan agar seluruh sapi dapat penjelasannya di kemanakan oleh nya dan agar seluruh sapi di kembali ke tangan anggota kelompok tani dan dengan cara transparan.

Sebagaimana pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945:
Segala Warga Negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan itu wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.

Semoga tidak ada hukum tajam ke bawah tumpul ke atas”pungkasnya.

Salam keadilan dan NKRI .!!

bersambung (Red/Tim)